Rakornis RPKD
Wagub Papua Barat Buka Rakornis RPKD 2025-2029
: Tekankan Sinergi dan Efisiensi Fiskal
Manokwari, 27 November 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Papua Barat untuk periode 2025-2029. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Vitta New Manokwari dan secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat, didampingi oleh Kepala Bappeda Papua Barat.
Rakornis ini merupakan langkah strategis dalam merumuskan rencana aksi terpadu dan terarah untuk menekan angka kemiskinan di wilayah Papua Barat selama lima tahun ke depan. Peserta yang hadir adalah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpilih yang memiliki keterkaitan langsung dengan program-program penanggulangan kemiskinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Fokus Utama: Eliminasi Tumpang Tindih Program
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur Papua Barat memberikan penekanan yang tegas mengenai pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
"Kita harus memastikan bahwa program-program yang termuat dalam RPKD 2025-2029 nanti benar-benar terintegrasi dan tidak terjadi tumpang tindih antar sektor atau over lapping," ujar Wakil Gubernur.
Penegasan ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Dengan sumber daya anggaran yang tidak tak terbatas, setiap program harus memiliki dampak maksimal dan sasaran yang jelas, sehingga alokasi dana pemerintah dapat digunakan seefisien mungkin untuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
RPKD Sebagai Dokumen Pedoman Utama
Sementara itu, Kepala Bappeda Papua Barat menyampaikan bahwa dokumen RPKD ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh OPD dan stakeholder terkait dalam menjalankan aksi penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini diharapkan mampu memetakan secara komprehensif akar masalah kemiskinan dan merumuskan solusi yang berkelanjutan, mencakup aspek pembangunan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Rakornis ini akan berlangsung dengan agenda utama berupa sinkronisasi data, validasi usulan program, serta penyelarasan visi dan misi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil dari Rakornis ini diharapkan menghasilkan draf RPKD yang holistik, akuntabel, dan berbasis data yang valid.