Pemprov Papua Barat dan SKALA Petakan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender

Manokwari, 22 Oktober 2025 - Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Program Kemitraan SKALA menggelar kegiatan penting untuk mempercepat perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di daerah. Kegiatan "Pemetaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Provinsi Papua Barat" ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 21 hingga 22 Oktober 2025, bertempat di Ruang Mokwam Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dalam sambutannya menekankan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan daerah.

"Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah sekadar isu perempuan, tetapi adalah strategi pembangunan untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dari pembangunan. Melalui pemetaan RAD PUG ini, kita berharap setiap program dan kegiatan OPD benar-benar responsif gender," ujar Asisten I Setda Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh Focal Point PUG dari 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Keterlibatan aktif para Focal Point ini menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender di sektor masing-masing dan merumuskan rencana aksi yang konkret, terukur, dan terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

Kerja sama dengan SKALA (sebuah program kemitraan yang berfokus pada pembangunan daerah) bertujuan untuk memberikan asistensi teknis dan pendampingan, memastikan pemetaan yang dilakukan berbasis data terpilah gender yang akurat, serta sesuai dengan pedoman nasional Pengarusutamaan Gender.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus pemetaan antara lain:

• Analisis Situasi Kesenjangan Gender (ASKG) di setiap OPD.

• Perumusan indikator kinerja yang responsif gender.

• Penyusunan rencana kegiatan PUG yang terintegrasi ke dalam anggaran daerah.

Diharapkan, hasil dari pemetaan ini akan menjadi panduan operasional yang solid bagi seluruh OPD di Papua Barat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Papua Barat.