Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender
Dorong Kesetaraan Gender di Bumi Cenderawasih, Pemprov Papua Barat Gelar Bimtek Pengarusutamaan Gender
MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif gender. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 10 hingga 12 Juni 2026, bertempat di Aula Gedung BPMP Provinsi Papua Barat.
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa pengintegrasian perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan kunci utama untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Barat.
Bimtek PUG tahun ini menghadirkan jajaran peserta yang memegang peranan kunci dalam perencanaan program daerah, yakni:
- Komponen Perencana & Focal Point PUG dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Perwakilan/Utusan Perencana dari 7 Kabupaten se-Wilayah Provinsi Papua Barat.
Melalui forum ini, para perencana dibekali pemahaman mendalam agar mampu menyusun dokumen perencanaan berbasis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) secara akurat di instansi masing-masing.
Untuk memastikan kualitas materi serta penguatan regulasi, panitia menghadirkan narasumber dan pakar terkemuka di bidang PUG, antara lain:
- Deputi Bidang PUG Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI — Memaparkan arah kebijakan nasional dan akselerasi PUG.
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri RI — Mengulas integrasi PUG dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD/RKPD).
- Fasilitator Gender Nasional dan Daerah — Memfasilitasi simulasi teknis penyusunan anggaran dan analisis gender bagi para peserta.
Bintek PUG Adalah Langkah Nyata Menuju Papua Barat yang Inclusive
Penyelenggaraan Bimtek ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi mampu melahirkan rencana aksi nyata. Sinergi antara perencana provinsi dan 7 kabupaten di Papua Barat menjadi fondasi utama agar seluruh kebijakan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat—baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun kelompok rentan lainnya.
Pembangunan kesetaraan gender di Papua Barat menunjukkan tren kemajuan yang signifikan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat berhasil melampaui target RPJMD, yang mencerminkan makin membaiknya akses perempuan dan laki-laki pada aspek dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terus membaik (menurun), yang menandakan berkurangnya jarak/kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
Kesenjangan antarwilayah masih ada, terutama di daerah pelosok/terpencil. Tantangan utama meliputi masih perlunya peningkatan keterwakilan perempuan di sektor publik/politik, penguatan ekonomi keluarga, serta penurunan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengintegrasikan PUG secara formal ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja tahunan (RKPD).
Maka dengan demikian pembentukan dan pengaktifan Focal Point PUG di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kabupaten dan pengembangan Tim Pendamping/Coaching PUG daerah untuk mengawal penyusunan program responsif gender harus terus didorong untuk bekerja dengan optimal.
Penerapan PPRG (Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender), Implementasi teknis difokuskan pada penggunaan instrumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) agar alokasi anggaran APBD benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi kelompok laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
Pemerintah provinsi secara aktif berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, program kemitraan (seperti Program SKALA), akademisi, serta tokoh adat/masyarakat Papua untuk mendorong perubahan budaya serta persepsi publik terkait kesetaraan gender.